Sunday, June 17, 2007

Kemiskinan Komunitas Pemulung Di TPA Piyungan


Oleh : Harry Truman Dan Ferizaldi

A. Sekilas Tentang TPA Piyungan
Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) Piyungan terletak di Kabupaten Bantul, ± 16 km sebelah tenggara pusat Kota Yogyakarta. Tepatnya di Dusun Ngablak, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Pembangunan TPA ini dilakukan pada tahun 1992 dan mulai dioperasikan tahun 1995 di atas tanah seluas 13 hektar dengan kapasitas 2,7 juta meter kubik sampah. Masa penggunaannya diperkirakan mencapai 10 tahun, dengan asumsi prosentase daur ulang 20%. Apabila prosentase daur ulangnya dapat ditingkatkan menjadi 50 % maka masa penggunaannya bisa mencapai 13 tahun. TPA Piyungan di bangun dalam tiga tahapan, tahap I dengan kapasitas sampah sebesar 200.000 meter kubik yang berakhir pada tahun 2000. Tahap II dengan kapasitas sampah sebesar 400.000 meter kubik yang berakhir pada tahun 2006 dan tahap III dengan kapasitas sampah sebesar 700.000 meter kubik pada tahun 2014.

TPA Piyungan merupakan titik akhir pembuangan sampah yang dihasilkan warga tiga wilayah di Yogyakarta yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul, yang dalam seharinya bisa mencapai 200-300 ton sampah. TPA ini dikelola melalaui SEKBER KARTAMANTUL yang memfasilitasi Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul dalam berkoordinasi dan menentukan kebijakan yang akan diambil dalam pengelolaan sampah di TPA Piyungan. Dasar hukum dari kerjasama antar pemerintah daerah tersebut dituangkan dalam perjanjian Nomor: 07/Perj/Bt/2001, 05/PK.KDH/2001, dan 02/PK/2001 tentang Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Piyungan Kabupaten Bantul. Perjanjian kerjasama ini dibuat atas dasar saling membantu dan menguntungkan dalam pengelolaan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana TPA dengan tujuan agar pemanfaatan, pengelolaan dan pengembangan TPA dapat dilakukan secara efektif dan efisien serta memenuhi standar teknis lingkungan.

Pengelolaan sampah di TPA Piyungan menggunakan metode pengolahan sanitary landfill, yaitu dengan membuang dan menumpuk sampah ke suatu lokasi yang cekung, memadatkan sampah tersebut dan kemudian menutupnya dengan tanah. Idealnya sampah yang masuk ke dalam sanitary landfill adalah sampah orgaik yaitu sampah yang dapat terurai, sehingga dapat mempercepat proses komposisi. Namun dalam pengelolaan sampah ini, di TPA Piyungan tidak dilakukan pemisahan antara sampah organik dan anorganik. Pemilahan sampah-sampah tersebut hanya dilakukan para pemulung di sekitar TPA, itu pun sampah yang memiliki nilai ekonomi atau bisa dijual kembali. Jika sudah tidak memiliki nilai ekonomis, sampah-sampah tersebut menjadi makanan untuk ratusan ekor sapi dan domba milik penduduk setempat yang digembala di sekitar lokasi TPA Piyungan. Selain itu di TPA Piyungan juga terdapat kolam pengelolaan leacheate atau lindi, pipa pengendali gas buang, sistem drainase dan lapisan kedap air. Dengan penutupan sampah yang dilakukan secara periodik bisa untuk meminimalisasi potensi gangguan lingkungan.

B. Komunitas Pemulung Di TPA Piyungan
Kehidupan keseharian komunitas pemulung di TPA Piyungan, tidak jauh beda dengan komunitas pemulung di TPA lainnya di Indonesia. Dari jam kerja yang panjang dan tak tentu (dari pagi hingga malam), gangunan kesehatan yang menghatui para pemulung sampai masalah kondisi lingkungan TPA yang sewaktu-waktu dapat mengancam nyawa mereka. Semua itu seakan tidak dapat menghalangi mereka untuk mengais sampah demi kelangsungan kehidupan keluarganya ditengah desakan kebutuhan ekonomi yang semakin tinggi.

Di TPA Piyungan sendiri tercatat sekitar 225 orang pemulung yang menggantungkan hidupnya di TPA ini, dengan rata-rata berpenghasilan Rp 10.000 sampai Rp 20.000 perhari. Imam (31 th) misalnya, pria asal Kediri, Jawa Timur ini mengaku dalam sehari ia bisa menperoleh pendapatan Rp 10.000 sampai Rp 20.000 perhari dari hasil memulung di TPA Piyungan. “Itu pun kalau kondisi badan sedang fit, tapi kalau kondisi badan tidak fit paling sehari cuma dapat Rp 7.000” ujarnya. Bapak dua orang anak ini telah 9 tahun bekerja sebagai pemulung di TPA Piyungan berserta istrinya.

Pria yang tidak tamat pendidikan Sekolah Dasar (SD) ini mengaku menjadi pemulung memang bukan tujuan hidupnya, namun karena lapangan pekerjaan yang sedikit dan tingkat pendidikanya yang tidak memadahi ia terpaksa memilih pekerjaan ini. “saya memilih menjadi pemulung karena pekerjaan ini bebas, tidak ada yang mengatur harus kerja mulai jam berapa, berapa jam dan dapatnya berapa. Pokoknya terserah kita” ujarnya. Ia juga mengatakan kalau sewaktu-waktu ada pekerjaan yang lebih baik ia siap meninggalkan profesinya sebagai pemulung di TPA Piyungan.

Sama halnya dengan Imam, Pak Pujo (60 th) mengaku bekerja sebagai pemulung adalah pilihan yang berat namun demi memenuhi kebutuhan hidupnya, sekeras apapun pekerjaannya ia lakoni. Pria asal Pantai Baron, Gunung Kidul ini mengaku sebelum menjadi pemulung di TPA Piyungan ia sempat merantau ke Sumatera dan Jakarta sebagai penjual bak mie dan nasi goreng keliling. Namun karena kondisi fisiknya yang rentah dan tidak lagi memungkinkan untuk mendorong gerobak akhirnya ia memilih bekerja sebagai pemulung di TPA Piyungan. Sudah 7 tahun pak Pujo melakoni kehidupanya sebagai pemulung di TPA Piyungan dengan pendapatan Rp 10.000 – Rp 15.000 perhari.

Selain pak Pujo juga ada Pak Sudimejo (60 th) yang juga berasal dari Pantai Baron, Gunung Kidul. Ia sudah 6 tahun bekerja sebagai pemulung di TPA Piyungan, sejak pulang dari merantau didaerah lain. Sebelum memutuskan untuk menjadi pemulung ia berprofesi sebagai buruh bangunan yang sering berpindah-pindah tempat kerja, tergantung proyek yang dikerjakan misalnya seperti jalan, jembatan, perkantoran, perumahan dan sebagainya. Saat ditanya mengapa bapak memutuskan untuk kerja disini ia menjawab bahwa di sekitar wilayah Pantai Baron tidak ada lagi tempat untuk mencari nafkah. Di usianya yang terbilang senja tersebut “pak So” biasa ia dipanggil, bekerja dari subuh sampai jam 10 malam. Sebuah waktu yang sangat panjang demi kelangsungan hidup keluarganya.

Dengan rata-rata berpenghasilan Rp. 600.000 sampai Rp 700.000 perbulan para pemulung di TPA Piyungan bekerja tak kenal lelah. Memang sepintas nominal penghasilan para pemulung terlihat besar, hampir setara dengan upah minimun buruh pabrik. Tetapi ancaman bahaya yang harus mereka hadapi, mulai dari ganguan kesehatan bahkan mungkin kehilangan nyawa, jumlah uang itu jauh dari mencukupi.

Hasil dari memulung setiap hari biasanya jual seminggu sekali kepada juragan. Juragan akan mengambil sendiri barang bekas yang telah dikumpulkan di lapak-lapak milik pemulung yang tersebar di pinggir lokasi TPA. Setiap pemulung di TPA Piyungan memiliki juragan sendiri-sendiri. Ada sekitar 15 orang juragan di TPA Piyungan yang membawahi 10-50 orang pemulung. Sutris misalnya juragan asal baron ini memiliki anak buah sebanyak 50 orang, ia memiliki anak buah paling banyak diantara juragan lain. Sikap baiknya terhadap pemulung yang menjadikannya memiliki anak buah pemulung paling banyak. Beberapa pemulung anak buah Sutris mengatakan bahwa juraganya tergolong juragan yang peduli dan perhatian terhadap anak buahnya.

Keberadaan para juragan memang menjadi juru selamat bagi para pemulung di TPA Piyungan. Bagaimana tidak, para juragan inilah yang membeli hasil memulung para pemulung di TPA Piyungan. Bahkan mereka menyediakan fasilitas bagi pemulung misalnya dengan menyediakan barak-barak tempat tinggal sementara, yang lokasinya tak jauh dari lokasi TPA serta memberikan jaminan kesehatan bagi para pemulung bila sakit dan sebagainya. Fasilitas tersebut diberikan sebagai kompensasi dari loyalitas para pemulung yang bekerja dengan para juragan.

Kebanyakan pemulung di TPA Piyungan memang masyarakat dari luar daerah Piyungan, menurut Imam kurang lebih hampir 80% pemulung di TPA Piyungan berasal dari luar Piyungan dan paling banyak mereka berasal dari pantai Baron, Gunung Kidul. Mereka menjadi pemulung di TPA Piyungan biasanya diajak oleh para juragan untuk bekerja di sana. Karena para juragan juga banyak yang berasal dari pantai Baron. Hubungan antara pemulung dan juragan di TPA Piyungan memang terkesan tidak ada permasalahan serius. Namun dibalik hubungan tersebut posisi pemulung sangat retan terhadap eksploitasi dari para juragan.

C. Jerat Kemiskinan Pada Komunitas Pemulung di TPA Piyungan
Studi ini akan diarahkan dengan melihat kemiskinan yang membelenggu komunitas pemulung di TPA Piyungan dari empat pilar utama dalam menentukan kemiskinan yang dikemukakan oleh Amrtya Zen yaitu Lack of Capability, Lack of Security, Lack of Opportunity, Lack of Power. Hal ini dimaksudkan untuk memberi batasan dalam melihat tingkat kemiskinan, sehingga dapat dijadikan acuan yang jelas dalam studi ini untuk melihat kemiskinan yang ada pada komunitas pemulung di TPA Piyungan.

1. Lack of Capability
Kalau dilihat secara keseluruhan memang komunitas pemulung di TPA Piyungan tidak memiliki kapasitas untuk keluar dari kemiskian struktural yang menjerat mereka. Hal ini dapat dilihat misalnya bagaimana para pemulung di TPA Piyungan tidak memiliki sarana sumber pinjaman untuk modal, kemudian tidak adanya tanggung jawab dari organisasi yang mereka bentuk untuk meningkatkan taraf hidup mereka, hal ini terbukti tidak berjalannya organisasi yang mereka bentuk. Kemudian sarana dan prasarana kesehatan bagi para pemulung juga tidak memadahi. Kondisi seperti ini tentu telah mengakibatkan mereka tidak memiliki peluang atau kemampuan untuk meningkatkan taraf hidupnya untuk keluar dari jeratan kemiskinan

Sebagaian besar pemulung di TPA Piyungan juga pernah bekerja ditempat lain yang tergolong lebih baik, seperti menjadi penjual bak mie dan nasi goreng keliling, atau merantau kedaerah lain untuk menjadi pekerja diperkebuanan dan buruh bangunan yang penghasilannya tergolong cukup baik. Namun karena alasan yang berbeda-beda, mereka kemudian beralih kepekerjaan sebagai pemulung, dari kondisi fisik yang semakin tidak mendukun (rentah) sampai kesempatan yang minim untuk mendapatkan pekerjaan lain. Kondisi seperti ini mengidikasikan ketidakmampuan mereka untuk meningkatkan taraf hidupnya menjadi lebih baik, dan malah makin terjerambab ke jurang kemiskinan.

2. Lack of Power
Posisi tawar para pemulung memang sangat lemah, atau bisa dibilang tidak ada sama sekali khususnya dengan para juragan (pemulung agen), apalagi mengingat mereka berada pada dasar terendah rantai bisnis sampah ini. Dalam menentukan harga beli barang bekas misalnya para pemulung tidak independen menetukan harga, bahkan untuk memilih pembeli yang lebih baik pun tidak bisa. Karena mereka diharuskan menyetor kepada juragan yang telah memberikan fasilitas kepada mereka. Juraganlah yang memiliki akses jaringan pada pabrik-pabrik daur ulang.

Harga yang dipatok oleh juragan memang selisihnya jauh dengan yang ditentukan oleh pabrik daur ulang. Jika sampah plastik di tingkatan juragan Rp 300 per kilogram (kg), maka juragan dapat menjual ke pabrik daur ulang sebesar Rp 700 per-kg. Selisih harga yang sangat jauh ini, menurut Sutris salah seorang juragan dikarenakan sampah plastik yang dibeli dari pemulung masih bercampur air dan tanah karena belum dicuci dengan bersih, sehingga sangat mempengaruhi berat serta kualitas sampah plastik yang akan dijual kepada pabrik daur ulang.

Selanjutnya posisi tawar mereka dengan pemerintah juga sangat lemah. Komunitas pemulung di TPA Piyungan tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan sampah disana. Seharusnya mereka harus diberdayakan oleh pengelola TPA dan juga pemerintah. Peran mereka dalam mengurai sampah sangat penting, setidaknya keberadaan para pemulung di TPA Piyungan bisa mengurangi beban sampah yang ada di TPA tersebut. Lihat saja pernyataan yang dikeluarkan oleh Sudarsono Kepala TPA Piyungan pada salah satu surat kabar lokal, ”kapasitas TPA Piyungan mampu menampung 2,7 juta kubik sampah dengan masa penggunaan 10 tahun, dengan asumsi persentasi daur ulang 20%. Apabila persentase adur ulangnya dapat ditingkatkan menjadi 50% maka masa penggunaanya bisa mencapai 13 tahun”. Paling tidak, kehadiran para pemulung di TPA Piyungan ini telah ikut membantu pengelolaan sampah TPA Piyungan dan membatu warga KARTAMANTUL untuk keluar dari masalah sampah yang menjadi momok menakutkan setiap kota besar di Indonesia.

3. Lack of Security
Keamanan dalam bekerja memang sangat dibutuhkan, apapun pekerjaanya keselamatan dalam bekerja menjadi prioritas utama untuk diperhatikan. Bekerja sebagai pemulung di TPA memang sangat beresiko tinggi, dari ganguan kesehatan sampai ancaman nyawa yang selalu mengintai mereka. Bagaimana tidak, masih hangat di ingatan kita kejadian longsornya tumpukan di TPA Leuwigajah, Kabupaten Bandung yang menewaskan 80 orang, kemudian kejadian serupa juga terjadi di TPA Bantar Gebang, Bekasi yang menewaskan 3 orang pemulung. Tak tanggung-tanggung tumpukan sampah setinggi 22 meter di TPA Bantar Gebang menimpa para pemulung yang sedang bekerja mengais tumpukan sampah, padahal menurut ketentuan ketinggian tumpukan sampah di setiap TPA tidak boleh lebih dari 12 meter. Tentu kita tidak menginginkan kejadian mengerikan di TPA Leuwigajah dan Bantar Gebang berlajut di TPA Piyungan namun kalau dilihat kodisi fisik yang ada di TPA Piyungan hal itu bisa saja terjadi. Dengan kondisi fisik yang ada keselamatan para pemulung di TPA Piyungan masih jadi tanda tanya besar.

Lihat saja bagaimana pengelolaan sampah di TPA Piyungan belum memiliki standar yang tepat untuk keselamatan (kesehatan) para pemulung. Padahal pembusukan sampah dilokasi TPA akan menghasilkan gas metana (CH4 dan H2S) yang bersifat racun bagi tubuh manusia. Dan tentunya para pemulung sangat mudah terserang penyakit seperti Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA), penyakit gigi, infeksi kulit, anemia, diare, disentri, pneumonia, dan infeksi telinga.

Hubungan mereka dengan para juragan juga sangat tidak aman, hal ini dikarenakan kebanyakan dari para pemulung diajak oleh para juragan dari daerah asalnya untuk bekerja di TPA Piyungan. Hubungan patron klien seperti ini tentu sangat merugikan para pemulung, karena dari penentuan harga sampah sampai pemecatan ditentukan oleh para juragan.

4. Lack of Opportunity
Bicara tentang kesempatan untuk keluar dari jerat kemiskinan tentu merupakan hal yang mahal bagi para pemulung. Dari akses modal yang minim, pendidikan yang pas-pas sampai masalah tidak memiliki ketrampilan (skill) pada bidang lain, menjadikan mereka sulit untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan pindah ke pekerjaan yang lebih mapan. Tingkat pendidikan misalnya sebagian besar pemulung di TPA Piyungan paling tinggi berpendidikan hanya lulus SD (Sekolah Dasar) bahkan ada juga yang tidak mengeyam pendidikan sama sekali.

Kemudian akses modal yang dimiliki oleh para pemulung juga sangat minim. Baik pemerintah maupun pihak swasta tidak ada yang memberikan akses modal bagi para pemulung. Dengan kondisi seperti ini, untuk berusaha disektor lain yang lebih mapan yang dimulai dengan modal usaha tidak bisa mereka lakoni. Para pemulung juga tidak memiliki pengetahuan dalam pengeloaan sampah untuk meningkatkan kualitas sampah dengan harga jual yang lebih tinggi, yang tentunya akan meningkatkan pendapatan mereka.

D. Penutup
Tidak hanya pekerjaanya yang membuat para pemulung di TPA Piyungan ini lekat dengan demiskinan. Kehidupan keseharian mereka pun menunjukkan kondisi tersebut. Lihat saja indikator yang dikemukan oleh Amartya Zen untuk menentukan kemiskinan dari Lack of Capability, Lack of Power, Lack of Security dan Lack of Opportunity hampir semuanya melekat pada komunitas pemulung di TPA Piyungan. Persoalan pengetasan kemiskinan di Indonesia memang masih menjadi isu utama dalam setiap pemerintahan di republik ini. Namun sudah saatnya pemerintah melihat realita kemiskinan bukan sekadar dari sisi ekonomi semata, namun juga dari sisi politik, sosial dan budaya. Oleh karena itu sangat diperlukan komitmen pemerintah dan semua pihak untuk melihat kemiskinan sebagai masalah fundamental yang harus ditangani dengan baik dan berkelanjutan. Semua sepakat bahwa dalam situasi yang sangat sulit dan “darurat”, negara berkewajiban melindungi rakyatnya, terutama mereka yang miskin.